DPRD DKI Setuju Usulan Raperda Terkait Penyandang Disabilitas
Pandangan umum sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (8/2).
Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina saat menyampaikan pandangan umum fraksi menyambut baik atas diusulkannya Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI dalam hal ini adalah Gubernur yang telah mengusulkan Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk penyesuaian dan penyempurnaan Perda Nomor 10 Tahun 2011 dan melaksanakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2014," ujar Wa Ode, saat rapat paripurna.
Pemprov DKI Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Dewan Terkait Raperda RDTR dan PZPandangan umum Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas perlu segera dibentuk. Pasalnya, penyandang disabilitas adalah subyek yang berhak atas penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan diri.
"untuk itu, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Rancangan Perda tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas segera dibahas," jelas Dian Pratama, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.
Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta juga melihat langkah Pemprov DKI mengajukan usulan Raperda terkait penyandang disabilitas sudah tepat untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Diharapkan Raperda ini menjadi solusi atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.
"Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan jaminan hukum dan hak-hak yang melekat pada penyandang disabilitas," kata Wibi Andrino, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta saat membacakan pandangan umum fraksi.
Pendapat senada disampaikan Yusriah Dzinnun, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS juga mendukung diubahnya pendekatan dalam memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas dari pendekatan charity base menjadi pendekatan right base.
"Saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Untuk itu, perlu didukung pemenuhan hak-haknya agar mereka lebih berdaya," tandasnya.
